Peran Masyarakat dalam Pemantauan Pengelolaan Anggaran di Tenayan Raya


Peran masyarakat dalam pemantauan pengelolaan anggaran di Tenayan Raya sangatlah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mengawasi dan mengkritisi pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan pengelolaan anggaran merupakan salah satu kunci untuk mencegah praktik korupsi. Adnan juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran guna menjaga integritas dan keberlanjutan pembangunan di daerah.

“Peran masyarakat dalam pemantauan pengelolaan anggaran di Tenayan Raya harus diaktifkan secara terus-menerus. Masyarakat harus memahami hak-haknya sebagai warga negara untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dalam pengelolaan anggaran,” ungkap Adnan.

Dalam mengemban peran sebagai pengawas pengelolaan anggaran, masyarakat dapat menggunakan berbagai mekanisme seperti melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program-program pembangunan, mengikuti rapat-rapat terkait anggaran di tingkat lokal, serta mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait penggunaan dana publik.

Selain itu, Ketua Forum Masyarakat Peduli Anggaran (FMPA) Tenayan Raya, Siti Rahmah, juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Menurutnya, partisipasi masyarakat dari awal dalam penyusunan anggaran dapat mencegah potensi penyalahgunaan dana publik.

“Saat ini, masyarakat Tenayan Raya perlu lebih proaktif dalam memantau dan mengawasi pengelolaan anggaran. Dengan demikian, kita dapat mencegah terjadinya penyelewengan anggaran yang merugikan masyarakat secara keseluruhan,” tegas Siti Rahmah.

Dengan demikian, peran masyarakat dalam pemantauan pengelolaan anggaran di Tenayan Raya tidak dapat dianggap remeh. Diperlukan kesadaran dan kepedulian bersama untuk menjaga agar penggunaan dana publik dalam pembangunan daerah dapat berjalan secara efisien dan transparan. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu bekerja sama demi terwujudnya tata kelola keuangan yang baik dan bertanggung jawab.